Suara Semarapura

Mabuk, Polisi Nabrak Warga dan Nantang Duel

2009-06-08T20:35:00.001-07:00

Semarapura (Bali Post) -
Jajaran Polres Klungkung tercoreng, akibat ulah seorang anggotanya, MD (33). Oknum polisi ini mengendarai sepeda motor dalam kecepatan cukup tinggi dan menabrak seorang warga asal Banjar Maruti, Akah, Komang Sugara (27). Bukannya memberi pertolongan, MD malah marah-marah dan mengancam korban serta menantang duel. Diduga, MD dalam keadaan mabuk. Kerabat korban tak terima lantas melaporkan MD ke kesatuannya dan mendesak agar polisi memprovoskannya.

Informasi di Polres setempat, dalam keseharian MD terbilang jauh dari kesan sebagai seorang polisi. Dia sering mabuk, juga sering melakukan dan mengikuti kegiatan yang tak semestinya dilakukan seorang anggota korps seragam cokelat. Namun, institusi kepolisian tidak terlalu ambil pusing. Polisi (atasannya) kesulitan membina anggota yang notabene tamatan Sekolah Dasar yang merupakan eks warga Timor Timur tersebut. Terbukti, beberapa kali sempat ditindak disiplin, toh tidak ada perubahan dalam prilaku MD. 'Ya, karakternya memang begitu. Susah mengarahkannya. Tetapi, kami tetap berusaha membinanya, karena pada dasarnya dia (MD) orangnya baik. Suatu saat pasti berubah,' ungkap Kabag Bina Mitra Polres Klungkung, Kompol Nyoman Kuat, Senin (8/6) kemarin.

Namun, Kuat menegaskan dalam kasus ini hanya memproses MD dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Tidak akan menindaknya secara disiplin melalui Provost. 'Ini kan murni kecelakaan,' katanya seraya menyebutkan laka lantas yang melibatkan MD terjadi di Jalan Umum, Lepang, Takmung, Banjarangkan, Sabtu (6/6) lalu.

Pukul 22.30 wita, MD mengendarai sepeda motor nopol DK 6044 BP. Melaju dari arah Klungkung menuju Lepang. Di TKP, MD menikung ke arah selatan. Namun mengambil haluan terlalu ke kanan, sehingga bertabrakan dengan sepeda motor DK 6750 MJ yang dikendarai korban Komang Sugara yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan, korban terpental dan menderita luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Kasusnya lalu dilaporkan ke Mapolres Klungkung.

Kerabat korban dari Akah mendesak polisi menuntaskan kasus tersebut secara adil. Jika tidak, memungkinkan MD akan berbuat sama terhadap orang lain. Warga Akah mengancam akan mendatangi Polres Klungkung, apalagi MD bukan kali ini saja bermasalah. (kmb20)

Sumber : balipost

Kondisi Pantai Makin Membahayakan

2009-06-08T20:33:00.000-07:00

Semarapura (Bali Post) -
Jumlah pemungut batu sikat di beberapa pantai di Kabupaten Klungkung terus bertambah. Pasalnya, harga batu sikat belakangan terus naik mencapai Rp 10 ribu/rontong. Bertambahnya pemungut batu, secara langsung berdampak makin parahnya kerusakan pantai dan makin membahayakan. Ironisnya, tidak ada papan peringatan.

Kondisi di lapangan itu membuat Pemkab Klungkung bak makan buah simalakama. Jika membiarkan pemungut batu terus beraksi, upaya penyelamatan pantai yang hampir seluruhnya rusak tentu sulit tercapai. Jika ditindak, sama artinya pemerintah memutus mata rantai perekonomian masyarakat. Di pihak lain, pemerintah belum cukup mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Dari pantauan Minggu (7/6) lalu, pantai yang setiap hari dijejali pencari batu adalah Watu Klotok dan Pantai Tegalbesar. Sedikitnya 50 warga merongrong keberadaan batu-batu yang diminati untuk paving atau hiasan halaman rumah. Alasannya klasik yakni warga tak memiliki keterampilan lain. Sedangkan, mereka harus memenuhi isi perut.

Makin banyaknya warga pencari batu, dikarenakan permintaan batu sikat terus meningkat. Harganya terus naik. 'Awalnya Rp 5 ribu/rontong. Naik Rp 8 ribu/rontong dan sekarang malah Rp 10 ribu/rontong,' ujar salah seorang pencari batu.

Membahayakan

Berkurangnya keberadaan batu di pantai, otomatis penangkal gelombang yang menyapu pantai makin tidak ada halangan. Selain rawan abrasi, gelombang juga membahayakan pengunjung. Sudah ada korban warga ditemukan tewas terseret arus. Terakhir, warga Geria Cucukan, Selat, Klungkung, I.A. Sita (64) ditemukan mengambang di perairan Watu Klotok dan diduga terseret arus saat malukat Jumat (5/6) lalu.

Warga setempat mengemukakan, pemkab mesti cepat bersikap. Seperti halnya memasang papan peringatan agar pengunjung lebih berhati-hati saat berada di pantai. Beberapa tahun lalu, papan peringatan pernah terpasang dan tidak ada perhatian dan pemeliharaan. Kepala DKP Klungkung Gusti Gede Wiratmaja belum bisa dimintai konfirmasi terkait kondisi ini. (kmb20)

Sumber : balipost

Pura Dalem Selisihan Diobok-obok Maling

2009-06-08T20:31:00.000-07:00

Semarapura (Bali Post) -
Kasus pencurian yang menyasar pura kembali terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung. Kali ini, sasarannya Pura Dalem Desa Selisihan. Seribu keping pis bolong kuno dibawa kabur pencuri. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian tersebut.

Polisi juga masih mengejar pencuri pratima di sejumlah pura lain yang menjadi korban pencurian lebih dulu. Sebut saja salah satunya Pura Dalem Antap, Batutabih, Takmung.

Pemangku Pura Dalem Desa Selisihan, Jero Mangku Dalem, yang mengetahui pertama kali aksi pencurian tersebut saat mabanten purnama, Minggu (7/6) lalu. Jero Mangku kaget saat menuju bale pesimpenan. Dia melihat gembok bale pesimpenan dalam kondisi rusak bekas congkelan. Saat dicek ke dalam, ternyata 1.000 keping pis bolong raib. 'Saya cari klian pura tak ketemu. Makanya, saya baru melapor ke polisi hari ini (kemarin-red),' ujar Jero Mangku seraya menyebutkan memang tidak ada pakemitan di pura yang berada di perbatasan desa tersebut.

Beruntung, saat penyineban pada piodalan terakhir Mei 2009, pemangku dan klian pura memindahkan pratima ke lokasi yang lebih aman, sehingga tak ikut dibawa kabur pencuri.

Sejumlah polisi tampak melakukan olah TKP kemarin. Selain mengecek beberapa titik di areal pura, polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi. (kmb20)

Sumber : balipost

Menggelikan, Pejabat Pensiun Ikut Dimutasi

2009-04-01T22:24:00.000-07:00

Semarapura (Bali Post) -
Ini kejadian benar-benar lucu dan menggelikan. Pejabat yang sudah pensiun masuk dalam daftar mutasi (pengangkatan pejabat struktural) di Klungkung. Kesalahan fatal ini bisa jadi mencoreng muka Bupati Klungkung Wayan Candra yang bertanggung jawab atas SK mutasi. Apalagi, akibat kesalahan fatal tersebut mengharuskan dikeluarkannya SK baru sebagai pengganti SK mutasi, Senin (30/3) lalu. Maklum, nama pejabat yang sudah pensiun, dalam SK pengangkatan tersebut tak begitu saja bisa dicoret.

Namun, selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Sekda Klungkung Ketut Janapria tak menanggapi serius permasalahan itu. Kata Janapria saat dimintai konfirmasi Selasa (31/3) kemarin, pejabat pensiun yang namanya masuk daftar mutasi yakni I Wayan Widnyana Dharma Susila, S.P. (penata III/C) yang pensiun dengan jabatan Kepala Seksi Pengembangan Taman pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) dimutasi ke Kepala Seksi Peningkatan dan Pengembangan Taman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak terlantik (tidak menghadiri pelantikan, red). "Yang pasti dia (Widnyana, red) tidak terlantik. Saya akui ini kekeliruan," ujar Janapria.

Dikatakannya, SK mutasi harus diperbarui dengan SK Bupati yang baru. Namun, Baperjakat harus mengecek ulang terlebih dahulu kemungkinan masih adanya kekeliruan lain. "Inilah susahnya mengurusi banyak nama," katanya.

Di pihak lain, kesalahan fatal dalam mutasi pejabat mengundang reaksi anggota DPRD Klungkung. Melalui Rapat Panitia Musyawarah (Panmus), DPRD mengagendakan pemanggilan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Nengah Sudiartha, untuk memberi klarifikasi dalam rapat kerja, Senin (6/4) mendatang. DPRD melihat, kesalahan fatal itu mencerminkan jeleknya proses mutasi. "Bupati sudah kecolongan. Begitu juga Gubernur, tidak cermat mengeluarkan rekomendasi meloloskan pejabat eselon II yang diajukan Kabupaten. Buktinya, Kepala BKD (Sudiartha) lolos sebagai pejabat eselon II. Padahal, kesalahan fatal dalam mutasi kali ini bukti ketidakcermatannya dalam bekerja," tandas Wakil Ketua DPRD Klungkung Dewa Made Widiyasa Nida.

Amburadul

Masuk dalam daftar nama pejabat dimutasi, jelas mengagetkan Widnyana yang secara definitif sudah mengantongi SK pensiun. Widnyana mengaku mendengar informasi dirinya mendapat mutasi dari penyuluh pertanian saat dirinya main ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Klungkung di Desa Akah. Dia pun menilai hal itu sebagi cermin amburadulnya administrasi kepegawaian. "Sudah pensiun kok dapat mutasi. Logikanya, kepegawaian kan tahu pejabat mana saja yang sudah pensiun karena datanya ada di kepegawaian," ujar Widnyana.

Penilaian minus juga disampaikan pejabat asal Banjar Pagutan, Banjarangkan itu soal ketidakberesan Bagian Kepegawaian memperlakukan administrasi kepegawaian. Terutama, tentang penyuluh pertanian sebagaimana dirinya masuk tahun 1976. Dari penyuluh pertanian, dia dimutasi ke jabatan struktural sebagai Kepala Cabang Dinas Pertanian pada 2005. Tahun 2006, dimutasi menjadi salah satu kasi di DKLH. Padahal, kata dia, penyuluh pertanian memiliki kekhususan yang berpeluang menjabat penyuluh ahli. Saat memutasi dirinya sebagai pejabat struktural, juga tidak ada surat pemutusan kerja dari Bupati ke Sekjen Pertanian. (kmb20)

Sumber : balipost.com

DPRD Pertanyakan Objektifitas Mutasi Guru

2009-02-17T18:12:00.000-08:00

Semarapura (Bali Post)
Mutasi di Dinas Pendidikan (guru) yang digelar Bupati Klungkung, Wayan Candra, dipertanyakan. DPRD tak melihat mutasi dilakukan secara objektif, melainkan ajang balas dendam Bupati Klungkung, Wayan Candra. Guru yang dianggap tak membantu saat Pilkada, ditendang. Yang dianggap berjasa, ditempatkan ke tempat strategis, bahkan menjabat. Padahal guru yang diangkat menjadi kepala sekolah, banyak yang pernah ditahan polisi karena togel, ceki dan lainnya.

DPRD mengatakan, mutasi dengan cara itu bukannya penyegaran dan demi efektifitas. Justru mengancam mutu pendidikan di Klungkung. Guru yang menjadi wali kelas saja tak becus, dipindah ke sekolah lain menjadi kepala sekolah. Semata karena dianggap berjasa saat Pilkada. Itukan tak mendidik, ungkap Wakil Ketua DPRD Klungkung, Dewa Made Widiyasa Nida, Selasa (17/2) kemarin.

Ironisnya, Dewa Nida mengaku tidak pernah mendapat penjelasan yang jelas dari pejabat terkait hal itu. Kadisdik, Sekda mengaku tak tahu menahu. Bupati (melalui ajudannya) juga mengaku tak tahu menahu karena hanya menandatangani. Lantas, mutasi karangan siapa? tanyanya.

Dewa Nida menyatakan tak akan berhenti mempertanyakannya. Salah satunya memanggil pihak terkait. Jika dibiarkan, dia khawatir berimbas pada mutasi pejabat. Sehingga terjadi kesewenang-wenangan. Mutasi tak dilakukan dengan melihat prestasi dan kemampuan pejabat. Tetapi faktor kedekatan, tudingnya.

Akibat mutasi, beberapa sekolah kehilangan guru bidang studi tertentu. Seperti SDN Semarapura Kangin dan Klod. Guru olahraga dipindah, sehingga sekolah tersebut kosong guru olahraga. Ada juga guru dari Klungkung daratan dilempar ke Nusa Penida. Guru-guru korban politik juga banyak di Nusa Penida. Mereka yang berasal dari Nusa Penida bagian timur, dilempar ke sekolah di wilayah barat. Guru asli Nusa Besar dilempar ke Lembongan. Kalau begitu, bagaimana bisa dibilang efektif? Untuk mengajar saja guru enggan karena kejauhan, tandas Dewa Nida.

Bupati Candra memutasi 277 guru, kepala sekolah dan pengawas pendidikan, Jumat (13/2) kemarin. Mutasi dikatakan hal biasa dan bertujuan mengantisipasi kesenjangan. Disatu sekolah tidak ada guru bidang studi tertentu, sementara di sekolah lain kelebihan. Candra menyadari, mutasi menimbulkan rasa puas-tidak puas/senang-tidak senang. Namun demikian, dia tak mungkin dapat memuaskan semua orang.

Kadisdik Klungkung, Nengah Wijana mengatakan, mutasi diadakan dengan pertimbangan kebutuhan dan lamanya guru bertugas. Penyegaran dipandang penting dengan penyesuaian rasio kebutuhan guru sekolah di kota atau di desa. (r/*)

Sumber : Balipost

Kasus Camat Banjarangkan Makin "Panas"

2009-02-17T18:09:00.001-08:00

Panwaslu Temukan Dua Pelanggaran

Semarapura (Bali Post) -
Kasus Camat Banjarangkan, Putu Widiada, yang ditengarai menggiring kepala desa (kades) untuk menentukan pilihan pada salah satu calon legislatif (caleg), tampaknya kian "panas." Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Daerah Klungkung menemukan dua jenis pelanggaran pemilu dalam pertemuan Forum Kades dengan Camat yang dihadiri caleg PDI-P Ketut Mandia beberapa waktu lalu.

Ketua Panwas Kecamatan (Panwascam), Ade Soepriyadi, melaporkan kepada Panwas Kabupaten, pelanggaran itu di antaranya penggunaan fasilitas pemerintah untuk lokasi kampanye (memperkenalkan caleg sekaligus visi-misi) dan keterlibatan unsur PNS dalam pertemuan pada jam kerja dan mengenakan seragam dinas. Temuan itu makin memperkuat dugaan yang mempertanyakan netralitas Widiada sebagai abdi negara.

Akibatnya, selain dijadwalkan dipanggil DPRD, Widiada bersama Ketua Forum Kades se-Banjarangkan Mudiartana dan caleg Ketut Mandia juga akan dipanggil Panwas Kabupaten, Rabu (18/2) ini. "Kami sudah layangkan surat panggilan untuk Camat, Ketua Forum Kades sekaligus caleg terkait untuk kami mintai keterangan di Sekretariat Panwaslu," ungkap Ketua Panwaslu Klungkung Ngakan Dunia, Selasa (17/2) kemarin.

Dikatakannya, pemanggilan terhadap Camat, Ketua Forum Kades, dan caleg merupakan keputusan pleno seluruh anggota Panwaslu Kabupaten pascamenerima laporan Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kabupaten berkewenangan memanggil mereka, karena berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Akan dilakukan interogasi kemungkinan adanya pelanggaran lain selain yang dilaporkan Panwaslu Kecamatan. "Setelah itu, kami baru menyimpulkan, apakah pelanggaran administrasi atau pidana. Kalau administrasi, kami teruskan ke KPUD Klungkung. Jika pidana, diteruskan ke kepolisian," tambahnya.

Laporan dugaan pelanggaran kampanye ternyata sampai ke KPUD Klungkung. Terkait dugaan itu, Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPUD Klungkung Dewa Oka Subawa menyebutkan KPUD Klungkung akan meneliti kebenarannya. "Jika ditemukan bukti-bukti pendahuluan adanya pelanggaran, tentu ada sanksi sesuai Peraturan KPU 19/2008. Awalnya, sanksi mungkin berupa peringatan yang sifatnya mendidik," tandas Dewa Subawa.

Sebelumnya, Widiada memimpin pertemuan dengan Forum Kades yang dihadiri caleg. Tindakannya itu dikecam dan disesalkan karena sebagai PNS, netralitasnya sangat diperlukan. Persoalan itu juga mengundang reaksi DPRD Klungkung. Mereka menjadwalkan pemanggilan Widiada. (kmb20)

Sumber ; Balipost

Mutasi di Lingkungan Pemkab Klungkung

2009-02-17T17:52:00.000-08:00

Mutasi pegawai termasuk guru dan kepala sekolah telah terjadi di lingkungan PemKab Klungkung. Luar biasa dasyatnya perubahan yang terjadi. Beberapa pergantian yang terdengar seperti berikut :
- Ada guru biasa yang baru lulus sarjana diangkat menjadi kepala sekolah dimana belum pernah sekalipun mempunyai pengalaman memimpin sekolah. Kepala sekolah menjadi guru biasa.
- Ada pengawas dan guru yag dipindahkan ke seberang.

Mudah-mudahan mutasi ini memang benar-benar berdasarkan prestasi dan kemampuan dari yang dipindahkan. Bukan disebabkan karena :
- kepentingan golongan
- politik maupun
- kepentingan lainnya.

Namun tetap masyarakat yang menilai nantinya. Ujuk kerja dan hasilnya merupakan pembuktian apakah berjalan dengan prestasi dan baik atau malahan jalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.

Kita lihat saja perkembangannya ke depan.

PNS Jual Togel Terancam Dipecat

2009-01-22T00:55:00.000-08:00

Semarapura (Bali Post) -
Nasib Dewa Ketut Sujana alias Dewa Grokgak (52), pegawai Kantor Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pemkab Klungkung yang ditangkap polisi gara-gara menjadi bandar togel, kecil kemungkinannya bisa tertolong. Selain terancam kehilangan status (dipecat) sebagai PNS (pegawai negeri sipil), ancaman lainnya sel tahanan menunggu di depan mata.

'Tidak ada pembelaan dari pihak mana pun di Pemkab Klungkung. Termasuk dari atasannya (Kakan Infokom), Dewa Oka Subawa. Ketika dimintai konfirmasi, Rabu (21/1) kemarin, Dewa Subawa sangat menyayangkan seorang PNS harus tertangkap polisi gara-gara judi. Hal itu tentu berdampak negatif terhadap citra PNS secara keseluruhan.

Dewa Subawa mengaku sudah mendengar kiprah stafnya (Dewa Grokgak) yang berurusan dengan togel sejak lama. Sudah berulang-ulang, dia mengingatkan agar Dewa Grokgak menghentikan petualangannya itu. 'Nyatanya tak digubris. Dia (Dewa Grokgak-red) tetap saja melakoni profesi sampingannya itu,' tandas Dewa Subawa.

Malah, kata pejabat yang kini terpilih menjadi anggota KPUD Klungkung periode lima tahun ke depan, Kakan Infokom sebelum dirinya (Gusti Wiratmaja-red) juga sudah kerap mengingatkan. Namun tak direspons. 'Nah, kalau sekarang kejadiannya seperti itu (ditangkap polisi-red), saya tak bisa bilang apa-apa. Ya diserahkan saja pada proses hukum,' tandasnya seraya mengaku segera melaporkan hal itu ke Sekda atau Bupati Klungkung.

Di tempat terpisah, Bupati Klungkung, Wayan Candra, memastikan pihaknya memproses Dewa Grokgak berdasarkan penegakan aturan disiplin PNS. 'Candra mengaku masih menggunakan asas praduga tak bersalah, sampai benar-benar ada keputusan tetap terkait tindak pidana yang dilakukan Dewa Grokgak,' ujar Candra. (kmb20)

Sumber : Balipost

30 Pedagang Serbu Gedung Dewan

2009-01-15T22:36:00.000-08:00

Semarapura (Bali Post) -
Pedagang penyewa tempat di Pasar Galiran Klungkung tak sabar menunggu upaya penyelesaian kasus pedagang bermobil yang dilakukan Pemkab Klungkung. Bolak-balik digelar pertemuan, nyatanya belum ditemukan solusi apa pun. Padahal, permasalahannya sudah berlangsung lama. Kecewa menunggu kepastian berlarut-larut, sedikitnya 30 pedagang penyewa tempat menyerbu gedung Dewan, Kamis (15/1) kemarin.

Pedagang ini diterima wakil DPRD Klungkung, Dewa Made Widiasa Nida, Putu Alit dan sejumlah anggota Dewan lainnya. Hadir pula wakil bupati bersama dinas terkait. Di hadapan wakil rakyat, pedagang penyewa tempat mendesak pemerintah bertindak tegas mengatur Pasar Galiran. Dengan demikian tak ada pedagang mana pun yang dirugikan oleh pedagang lain. 'Kami hanya menuntut keadilan,' kata para pedagang.

Dalam pertemuan tersebut, pedagang tak mendapat solusi mengatasi persoalan yang dihadapi. Para pejabat dan wakil rakyat tak memberi alternatif pemecahan. Sebagian besar anggota Dewan hanya berpidato dengan mengaku-ngaku memperhatikan aspirasi masyarakat. Pertemuan pedagang dengan anggota Dewan yang juga dihadiri Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gede Agung, Kepala Bapenkab, Nyoman Sukantra, beserta staf pun terkesan timpang. Di satu sisi pedagang menyampaikan keluhan. Di sisi lain, pertemuan tersebut kesannya hanya sebagai ajang pidato anggota Dewan.

Terlebih lagi, ketika Dewa Nida yang memimpin sidang meminta Kepala Bapenkab Sukantra--yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar, memberikan argumentasi ke hadapan pedagang untuk mengatasi persoalan yang terjadi, buru-buru Wabup Tjok. Agung mengambil mik dan menyampaikan bahwa pihaknya akan mempertemukan pedagang bermobil dengan pedagang penyewa tempat di ruang rapat praja mandala kantor bupati, Jumat (16/1) ini. Termasuk mengundang unsur pimpinan Dewan dan komisi yang membidangi. Akibatnya, pedagang hanya bisa menyampaikan keluhan tanpa ada jawaban yang memuaskan dari anggota Dewan maupun eksekutif yang hadir saat itu. 'Kecewa sih kecewa. Tetapi, karena dijanjikan besok (hari ini-red), ya.. kami harus menunggu. Tetapi, kami meminta sudah harus ada keputusan,' tandas koordinator pedagang, Nyoman Urip, usai pertemuan.

Minta Maaf

Menariknya, dalam pertemuan itu, Wabup Tjok. Agung secara khusus meminta maaf kepada anggota Dewan Komang Suantara dan meminta ketegangan antara Suantara dengan stafnya di Bapenkab Klungkung, Komang Darma Suyasa, yang terjadi di Pasar Galiran beberapa waktu lalu, dihentikan. Tidak diperpanjang, apalagi dipolitisir. 'Saya minta maaf. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan staf saya,' tandas Tjok. Agung.

Mendengar hal itu, Suantara meminta Tjok. Agung mengevaluasi stafnya yang bertanggung jawab mengelola pasar. Karena, selama ini Suantara melihat manajemen pengelolaan pasar sangat lemah. (kmb20)

Sumber : BaliPost.com

Desas Desus yang Mendesus CPNS

2009-01-15T22:18:00.000-08:00

Bagaimana kabar validitas,keabsahan dan kemurnian penerimaan CPNS di Klungkung. Desas desus yang mendesus di jalanan kota, mengenai 'pasal' dalam istilah penerimaan CPNS. Mungkin bisa menjadi rahasia umum soal 'pasal' ini.

Apakah benar ? kurang begitu tahu kebenarannya.

Analisa :
(+-) Kenapa masyarakat umum banyak membicarakan tentang pasal dan kebenarannya. mungkin cerita oknum (pengguna pasal) terhadap tetangganya, atau jangan-jangan oknum pengguna pasal yang ditolak. Mungkin alasan lainnya.
(+-) Kalau mau dicari pembuktian sulit. Apakah itu benar atau salah. Tidak terbukti apakah benar terjadi. Mungkin hanya sang waktu yang tahu jawabnya walau yang lain ada tahu tapi diam.

Intinya, percaya atau tidak soal pasal. Kita lihat saja kemajuan apa saja yang dapat dilakukan di Klungkung. Kita lihat saja ke depan OK.

Ketika 'wrong man in wrong place', apa yang terjadi ?
Ketika 'jika berdagang dan membeli barang, maka nantinya harus mendapat keuntungan dari berdagang', minimal harus mendapatkan harga beli, kalau bisa harus dapet keuntungan. Bedanya pedagang pekerjaan halal dan berdagang ... ... ...

Semoga kedamaian menyertai.

Pedagang Bermobil Melawan

2009-01-15T22:14:00.000-08:00

Semarapura (Bali Post)
Kisruh pedagang bermobil di Pasar Galiran terus berlanjut. Dikeluhkan dan diadukan ke Pemkab Klungkung oleh pedagang penyewa tempat, pedagang bermobil ternyata tak tinggal diam. Apalagi tunduk pada hasil pertemuan antara pedagang penyewa tempat, pedagang bermobil dengan Badan Pendapatan Kabupaten (Bapenkab) beberapa waktu lalu, yang memberlakukan jam masuk pasar bagi pedagang bermobil yakni antara pukul 18.00 wita hingga 03.00 wita. Mereka justru melawan. Giliran mereka mendatangi DPRD Klungkung, Selasa (13/1) kemarin.

Pedagang bermobil malah lebih beruntung dibanding pedagang penyewa tempat. Lima perwakilan pedagang bermobil diterima unsur pimpinan DPRD, A.A. Bagus (ketua), Dewa Nida dan Putu Alit (wakil ketua) di ruang ber-AC (ruang kerja Ketua Dewan-red). Berbeda dengan kedatangan sepuluh pedagang penyewa tempat ke Kantor Bupati beberapa waktu lalu. Tak satu pun pejabat berhasil ditemui. Akibatnya, mereka hanya bisa duduk kecewa di halaman depan kantor bupati. Padahal, secara legalitas, pedagang penyewa tempat lebih legal dibading pedagang bermobil yang memanfaatkan halaman pasar dengan hanya menyerahkan kontribusi Rp 20 ribu ke Pemkab Klungkung plus biaya parkir Rp 5 ribu.

Sayangnya, tak ada solusi dari pertemuan pedagang bermobil dengan unsur pimpinan Dewan yang juga melibatkan Kepala Bapenkab, Nyoman Sukantra. Pertemuan itu justru mementahkan solusi pemberlakuan jam masuk pasar. 'Itu kan baru solusi, belum keputusan. Lagi pula, kepala Bapenkab (Sukantra-red) mengatakan, belum sepenuhnya disosialisasikan,' tandas Agung Bagus usai pertemuan. Dia menegaskan pedagang bermobil juga berhak berjualan di Pasar Galiran karena tak ada aturan yang tegas melarang mereka.

Lagi pula, soal keluhan pedagang penyewa tempat yang mengaku dirugikan keberadaan pedagang bermobil, secara tegas Agung Bagus mengaku tak melihat hal itu (pedagang bermobil merugikan pedagang penyewa tempat-red). 'Soal dagangan tak laku, itu kan persaingan,' tandasnya seraya menyebutkan pedagang bermobil juga memiliki kontribusi positif bagi kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat di Klungkung.

Seolah mendapat angin segar atas dukungan DPRD, pedagang bermobil pun kembali menggelar dagangannya. Padahal, mereka berjanji akan mengikuti jam masuk pasar sebagaimana hasil pertemuan per Selasa (13/1) kemarin.

Kepala Bapenkab Sukantra pun tak berkutik. Dia menghubungi anggota DPRD yang sebelumnya bersitegang dengan petugas pasar, Nyoman Suantara. 'Pak komang (Suantara-red) terpaksa saya izinkan kembali pedagang bermobil jualan di Galiran,' ujar Sukantra. (kmb20)

Sumber : BaliPost.com

Candra Perketat Bansos untuk Pura

2009-01-05T19:51:00.000-08:00

Semarapura (Bali Post)
Sumber Kutipan Balipost.com

Bupati Klungkung Wayan Candra mulai memperketat bantuan sosial (bansos) khususnya untuk pura. Bantuan yang diberikan Pemkab Klungkung disesuaikan jenis dan kegiatan pura. Bantuan tak diberikan sesuka hati. Sekda Klungkung, Ketut Janapria, mengisyaratkan hal tersebut Senin (5/1) kemarin.

Dikatakan, keterbatasan anggaran, sementara sejumlah program prioritas tampak menanti, mengharuskan Pemkab Klungkung memiliki kepekaan menilai mana program skala prioritas dan mana program yang masih bisa ditunda untuk dilaksanakan pada APBD berikutnya. Khusus mengenai pengetatan bantuan sosial, terutama ke pura, Janapria selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif, mengaku sudah membicarakannya dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Klungkung, Nengah Wijana. Minimal, hal itu dilakukan untuk menciptakan standardisasi pemberian bantuan. Bantuan sosial diberikan tergantung jenis dan kegiatan pura yang memohon bantuan. Pura khayangan, jelas beda dengan bantuan untuk pura desa atau pura dadia. 'Begitu juga dengan kegiatan yang digelar, menjadi pertimbangan tersendiri,' tandasnya seraya menyebutkan tidak ada faktor kedekatan antara siapa dengan siapa dalam pencairan bantuan sosial tersebut.

Tak jauh berbeda dengan bantuan sosial ke pura, bantuan sosial ke sektor lain juga akan distandardisasi untuk menghindari kecemburuan antarmasyarakat. Disebutkan, APBD Klungkung tahun 2009, difokuskan untuk beberapa hal. Di antaranya air bersih (penindaklanjutan mata air Guyangan, Nusa Penida, dan Rendang), jalan masuk ke Dermaga Gunaksa, kelembagaan dan beberapa program prioritas lain. Untuk kelembagaan, pembengkakan dipastikan sangat besar, melihat dari penambahan sejumlah SKPD.

Pagu Menurun

Di pihak lain, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengeluhkan kecilnya pagu anggaran yang diperoleh. Malah, jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Salah satunya Dinas Tanaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (Disnakerduk dan Capil) yang tahun 2008 mendapat pagu anggaran Rp 1,7 miliar. Tahun ini hanya Rp 700 juta. Pagu anggaran sebesar itu, hanya cukup untuk pengadaan formulir pengurusan KTP, akta, dan lainya. 'Padahal, tahun 2009, Klungkung menargetkan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara on line. Untuk bisa on line, perlu dana paling sedikit Rp 1,2 miliar,' ujar Kadisnakerduk dan Capil, Gusti Lanang Mega Saskara, yang didampingi dua stafnya, Pande Anggarnata dan Komang Sukandia. (kmb20)

Sumber Balipost.com

Plafon Unit Radiologi RSUD Klungkung Jebol

2009-01-05T19:43:00.000-08:00

Plafon Unit Radiologi RSUD Klungkung Jebol
Sumber Kutipan Balipost

Semarapura (Bali Post)
Bangunan unit radiologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung memprihatinkan. Atap bocor, plafon jebol. Malah nyaris menimpa seorang operator rontgen, Nengah Rimpeg. Kerusakan bangunan yang dibangun sejak 1983 itu sebenarnya sudah menahun. Namun, sejauh ini hanya dilakukan perbaikan tambal sulam. Padahal, kondisi memprihatinkan itu sangat mempengaruhi kondisi peralatan di dalamnya.

Kerusakan terparah terjadi di ruang cuci film (rontgen). Kebocoran atap dan plafon membuat ruang itu kerap banjir ketika turun hujan. Di ruang jaga dokter, kerusakan terjadi pada bagian pintu. Daun pintu sudah hancur. Begitu juga plafon di bagian luar bangunan.

Seorang petugas di bagian radiologi, Gde Ketut Warda, Senin (5/1) kemarin, menyebutkan setiap tahun sejak tahun 1998 sebenarnya diusulkan agar dilakukan perbaikan terhadap bangunan dengan sejumlah ruangan sempit tersebut. Mengingat hal itu sangat mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. Namun, sampai saat ini belum ada respons positif dari Pemkab Klungkung. Padahal, RSUD Klungkung sangat berambisi bisa menaikkan status/tipe rumah sakit dari yang saat ini tipe C naik tingkat ke tipe B. Saat turun hujan lebat, ruangan pada banjir. 'Malah, saking beratnya menahan beban air, plafon yang terbuat dari asbes langsung jebol. Runtuhannya, nyaris menimpa seorang petugas (Rimpeg-red),' tutur Warda.

Saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Kabid Pelayanan RSUD Klungkung, dr. Made Adi Swapatni, tak menampik kondisi gedung radiologi yang sudah memprihatinkan. Bukan hanya itu, beberapa unit bangunan lain juga kondisinya serupa. Tahun 2009, kata dia, RSUD Klungkung mengajukan anggaran perbaikan. 'Apakah disetujui atau tidak, kami belum tahu,' ujarnya. Dia tak bersedia menjelaskan apakah rehab beberapa unit bangunan RSUD Klungkung merupakan program prioritas RSUD Klungkung. 'Masalah itu, saya belum berani komentar. Saya koordinasikan dulu dengan Kepala RSUD Klungkung, dr. Made Wirawan,' ujarnya. Sementara itu, informasi di RSUD Klungkung menyebutkan, saat ini, dr. Made Wirawan tengah opname di RS Sanglah karena penyakit jantung.

Ketua Panitia Anggaran Eksekutif yang juga Sekda Klungkung, Ketut Janapria, menyatakan besar peluang anggaran untuk perbaikan sedang beberapa bangunan di RSUD Klungkung. Bahkan, ada rancangan dana Rp 1,4 miliar untuk penambahan peralatan ICU. (kmb20)

Sumber : Balipost

Selamat Tahun Baru 2009

2008-12-30T18:59:00.000-08:00

Selamat Tahun Baru 2009.

Semoga Tahun 2009 merupakan awal dari bersihnya politik dan pemerintahan. Somoga saja perbaikan ke arah yang lebih baik terus berlangsung hingga baik. Semoga kasus yang seharusnya terungkap dapat di usut tuntas demi terciptanya keadialan dan bersihnya pemerintahan.

Semoga saja.

Pansus (Panitia Khusus) penerimaan CPNS 2008

2008-12-25T18:26:00.000-08:00

Seperti yang pernah diangkat pada harian balipost, yang juga di post di blog ini. Diduga bahwa pansus menemukan indikasi kecurangan pada penerimaan CPNS 2008.

Saran sebagai warga masyarakat, mohon temuan di tindak lanjuti, bukan hanya sekadar komentar dan mengangkat ke media. Namun tindakan lanjut diperlukan untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi pada penerimaan cpns 2008 ini.

Mudah-mudahan hal yang dilakukan bukan hanya sekadar mencari dukungan politik semata, guna mendulang suara tahun depan atau mudah-mudahan bukan karena transaksi (maaf). Tunjukan kepedulian kepada masyarakat, keseimbangan antara kata-kata dan prilaku saya dikira perlu diperhatikan.

Tunjukan hasil kerjamu Pansus, sebelum lembaga independen (KPK dan OMBUDSMAN) datang dan berkunjung untuk turut serta bergabung melakukan perkerjaan yang lebih lanjut.

Cuma Dengar "Percuma punya Orang Besar kalau tidak diterima jadi PNS"

2008-12-25T18:22:00.000-08:00

Selasa, 23 Desember 2008. Kira-kira jam 13.00 Wita seorang kakak yang melihat hasil pengumuman CPNS mendengar selintingan suara seseorang yang diterima menjadi CPNS mengeluarkan komentar seperti ini "Percuma ngelah nak Gede yen sing meterima (Percuma punya orang besar kalau tidak diterima)". Kemudian orang itu menelpon seseorang dan berkata "Terima Kasih Bu, saya telah diterima".

Entah bagaimana pun menanggapi, tapi anda masing-masing yang dapat mendefinisikannya. Apapun yang terjadi berusaha untuk tetap menjadikan pikiran selalu positif. Be a positif thinking.

Salam buat Bapak/Ibu yang memberikan jalan kepada ketidak adilan merajalela, semoga kedamaian dan kebahagian menerangi jalan dalam menapaki kehidupan.

Yang datang akan pergi yang lahir akan mati, begitulah adanya hidup ini. Mungkin roda dengan jari-jari berputar menjadi bahan pertimbangan perjalan hidup, semakin jauh dari titik pusat semakin keras guncangan.

Pelamar Telantar, Panitia Menghilang

2008-12-23T02:51:00.000-08:00

» Berita Kabupaten
Selasa, 23 Desember 2008 | BP
Pengumuman Tes CPNS Tak Pasti

Semarapura (Bali Post) -
Panitia penerimaan CPNS Klungkung benar-benar tak bertanggung jawab. Mereka membiarkan pelamar telantar seharian gara-gara menunggu pengumuman kelulusan yang tak pasti, Senin (22/12) kemarin. Panitia menghilang. Tak satu pun yang berani menunjukkan batang hidungnya untuk mengklarifikasi kapan pengumuman kelulusan dipajang.

Sejak pukul 07.30 wita, puluhan pelamar mendatangi papan pengumuman di belakang kantor bupati, balai budaya Klungkung dan di Kantor Dinas Pendidikan. Mereka kecewa. Tak melihat ada pengumuman, namun berusaha sabar menunggu. Sampai tengah hari, emosi mereka memuncak. Mereka mendatangi Bagian Kepegawaian Setda Klungkung. Sayang, tetap tak mendapat kejelasan. Sampai sore (pukul 18.00 wita-red), tidak juga ada tanda-tanda pengumuman dipasang.

Sekda Klungkung/Ketua Panitia Penerimaan CPNS, Ketut Janapria, tak berada di tempat. Teleponnya sulit dihubungi. Kabar keberadaannya juga simpang-siur. Ada yang mengatakan masih di Jakarta, ada juga mengatakan di kantor, menunggu kepulangan Bupati Klungkung, Wayan Candra dari Lembongan, Nusa Penida usai melantik Kades Jungutbatu untuk kemudian menandatangani berkas kelulusan. Hal sama juga dengan Kabag Kepegawaian, Nengah Sudiartha. 'Apa-apaan ini. Kalau memang pengumuman diundur atau masih ada masalah, semestinya ada pemberitahuan/permakluman. Panitia jangan lepas tanggung jawab,' keluh pelamar, Ketut Nada emosi.

Bersama puluhan pelamar dari berbagai kabupaten (Negara, Buleleng, Tabanan, Karangasem dan lain), Nada menyayangkan sikap panitia yang tak transparan. Pelamar menduga, ada permainan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bisa saja, ada pelamar yang seharusnya tak lulus, tetapi diluluskan karena berani membayar sejumlah uang. 'Kalau tidak begitu, kenapa tidak ada kepastian,' ujar pelamar lain.

Pertanyakan Keabsahan

Simpang siurnya proses penerimaan CPNS Klungkung juga berimbas pada institusi yang diajak bekerja sama oleh panitia. Banyak kalangan di Klungkung meragukan keabsahannya. Pasalnya, jika panitia bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI), seharusnya sepengetahuan otoritas kampus dengan pertanggungjawaban jelas. 'UI kan lembaga pendidikan yang besar. Tidak sembarangan. Kalau melihat persoalannya seperti itu, saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan panitia bekerjasama dengan UI bukan secara lembaga, tetapi oknum (calo/broker-red),' tandas akademisi yang tokoh Puri Klungkung, Tjok. Bagus Oka.

Jika kerja sama dijalin dengan broker, Tjok. Bagus mendesak masyarakat dan DPRD mengambil tindakan nyata. Menolak hasil yang dikeluarkan. Keabsahan hasil patut dipertanyakan karena yang memeriksa tak dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. 'Baik dari segi hukum maupun moral,' ujarnya seraya mengaku melihat unsur kesengajaan yang dilakukan panitia dengan oknum yang mengatasnamakan UI.

Sudah seharusnya masyarakat bersikap untuk memutus mata rantai adanya permainan setiap kali penerimaan CPNS. Agar masyarakat tak direcoki pemikiran harus menyiapkan sejumlah uang ketika ingin melamar CPNS. 'Jika itu dibiarkan berlanjut, otomatis aparatur di Klungkung tak kualified,' tambahnya.

Berdasarkan informasi, Ketua Panitia, Janapria, ternyata tidak mengetahui pasti siapa yang diajak bekerja sama. Kerja sama dilakukan atas pembicaraan antara Kabag Kepegawaian, Nengah Sudiartha dengan oknum yang mengaku pihak UI, Erwin Rinaldi dalam pertemuan di sebuah restoran di Denpasar. Tidak dilakukan peninjauan langsung ke lembaga (UI) sebelum menyepakati kerj asama. (kmb20)

Sumber : Balipost.com

Dikibuli, Pansus CPNS DPRD Marah

2008-12-23T02:48:00.000-08:00

Semarapura (Bali Post)
Berita Kabupaten
Senin, 22 Desember 2008 | BP

Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Klungkung betul-betul membuat Panitia Khusus (Pansus) CPNS yang dibentuk DPRD Klungkung marah. Mereka merasa dikibuli dan melihat indikasi ketidakberesan dalam proses penerimaan abdi negara tersebut. Tidak transparan dan muncul dugaan adanya permainan. Indikasi itu terlihat dari gelagat Panitia Penerimaan CPNS yang terbang ke Jakarta untuk mengambil hasil penilaian dan perankingan yang dikerjasamakan dengan Lembaga Teknis Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) secara sembunyi-sembunyi, Minggu (21/12) kemarin.

Bukti ketidakberesan penerimaan CPNS Klungkung sudah terlihat sejak soal dan lembar jawaban sampai di Klungkung. Panitia meminta 28 bungkus soal lengkap dengan lembar jawaban komputer (LJK) plus satu bungkus untuk cadangan, ternyata yang tiba di Klungkung hanya 27 bungkus plus satu bungkus cadangan. Ironisnya, satu pembungkus sama sekali tidak dilengkapi LJK. Sehingga saat testing berlangsung, 20 peserta (satu ruangan) harus menunggu LJK yang dicicil dari ruangan lain.

Padahal, untuk membuat soal, LJK, pemeriksaan hingga penilaian dan perankingan, Panitia CPNS Klungkung menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) yang notabene punya nama besar. Secara logika, SDM yang diajak kerja sama lebih berkualitas dengan peralatan yang tentunya lebih lengkap dengan perangkat yang dimiliki Undiksha Singaraja yang diajak kerja sama oleh Provinsi Bali pada penerimaan CPNS tahun sebelumnya. Dari catatan, setidaknya tiga kabupaten di Bali, yang tahun ini menjalin kerja sama dengan UI yakni Tabanan, Klungkung dan Karangasem. 'Ternyata tak seperti yang kami bayangkan. Ketika kami meninjau lokasi pemeriksaan soal di UI, ternyata peralatannya minim dengan ruangan yang sama sekali tidak representatif,' ungkap Ketua CPNS DPRD Klungkung Wayan Tista, Minggu kemarin.

Yang membuat Pansus kecewa dan mangkel yakni sikap pihak UI yang plinplan. UI berjanji ketika membuka lembar jawaban dan melakukan pemeriksaan akan mengundang Pansus CPNS dan Panitia agar transparan. Kenyataannya, Pansus dan Panitia diundang ketika mulai perankingan, Sabtu (20/12) lalu. Sedangkan LJK dibuka dan diperiksa 8-10 Desember 2008. Saat pemeriksaan tak ada yang tahu. 'Kan bisa saja ada permainan,' katanya.

Agar tak disemprot saat itu, Panitia Penerimaan CPNS juga ikut kecewa atas kerja UI. Mereka pun kembali ke Bali tanpa membawa hasil. Tahu-tahu, secara sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan Pansus - red), Ketua Panitia yang juga Sekda Klungkung Ketut Janapria kembali berangkat ke Jakarta untuk mengambil hasil penilaian dan perankingan dari UI. 'Saya heran, kalau benar panitia juga kecewa, kenapa mereka balik ke Jakarta. Itu kan membohongi,' tandas Tista.

Sekda Klungkung Ketut Janapria tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait keberangkatannya kembali ke Jakarta. (kmb20)

Sumber : BaliPost.com